Di Aceh, ada masa ketika menjadi jurnalis berarti hidup dalam kewaspadaan. Suara dapat dianggap ancaman. Tulisan bisa berujung intimidasi. Telepon tak dikenal datang di malam hari, aparat muncul tanpa janji. Situasi itu menjadi bagian dari keseharian.
Pada masa konflik, ruang redaksi tidak hanya berfungsi sebagai tempat bekerja. Ia juga menjadi ruang bertahan.
Di tengah suasana tersebut, sejumlah jurnalis memilih tetap bersuara. Pada 3 Mei 1999, bertepatan dengan Hari Kebebasan Pers Sedunia, mereka berkumpul di Banda Aceh.
Ada kesadaran yang sama: profesi ini membutuhkan perlindungan dan solidaritas yang terorganisir.
Organisasi ini tumbuh di tengah situasi yang belum stabil. Aceh masih berada dalam pusaran konflik bersenjata.
Pembatasan informasi terjadi, pengawasan ketat terhadap pemberitaan menjadi hal biasa. Dalam kondisi seperti itu, keberadaan organisasi profesi memberi ruang saling menguatkan di antara para jurnalis.
*Akar Perlawanan*
Sejarah AJI Banda Aceh berkelindan dengan peristiwa nasional. Pada 21 Juni 1994, pemerintah Orde Baru membredel majalah Tempo, Editor, dan tabloid DeTik. Peristiwa itu memicu lahirnya AJI Indonesia pada 7 Agustus 1994 di Sirnagalih, Bogor.
AJI Indonesia bergerak secara bawah tanah pada masa awal pendiriannya. Aktivitas organisasi dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Semangat yang sama kemudian menjalar ke berbagai daerah, termasuk Aceh.
Di akhir 1990-an, kerja jurnalistik di Aceh berlangsung dalam tekanan ganda: pembatasan pers dan konflik bersenjata. Dalam konteks itulah AJI Banda Aceh berdiri dan mulai menjalankan perannya sebagai organisasi profesi.
Nazamuddin Arbie memimpin AJI Banda Aceh pada periode 1999–2002. Setelah itu, estafet kepemimpinan bergulir kepada Muharram M. Nur, Nurdin Hasan, Muhammad Hamzah, Mukhtaruddin Yacob, Maimun Saleh, Adi Warsidi, Misdarul Ihsan, Juli Amin, hingga kini Reza Munawir.
Pergantian kepemimpinan berjalan seiring perubahan zaman. Konflik bersenjata berakhir, reformasi membuka ruang kebebasan yang lebih luas, dan jumlah media bertambah. Kehadiran internet mengubah cara produksi dan distribusi informasi.
Ancaman terhadap jurnalis pun mengalami perubahan bentuk. Jika pada masa konflik risiko fisik kerap membayangi, dalam perkembangan berikutnya tantangan hadir dalam rupa disinformasi, serangan siber, tekanan ekonomi media, hingga polarisasi politik di ruang digital.
*Sekolah MJC*
Tsunami 26 Desember 2004 menjadi peristiwa besar yang mengubah wajah Aceh. Ribuan orang meninggal dunia, termasuk Muharram M. Nur, Ketua AJI Banda Aceh yang juga jurnalis Tabloid Kontras.
Empat tahun kemudian, pada 22 November 2008, AJI Banda Aceh mendirikan Muharram Journalism College (MJC). Lembaga ini menjadi sekolah jurnalistik pertama di Aceh. Nama Muharram diabadikan sebagai penghormatan atas dedikasinya di dunia pers.
Didukung oleh Development and Peace (DnP) dari Kanada, MJC mulai menjalankan kegiatan pendidikan jurnalistik. Sejak berdiri, ratusan mahasiswa mengikuti program pembelajaran yang mencakup teknik menulis, wawancara, fotografi, penyuntingan, hingga produksi siaran. Materi etika jurnalistik menjadi bagian penting dari kurikulum.
Sejumlah alumni MJC kini bekerja di media arus utama, sementara lainnya menempuh jalur independen. Pada 1 Januari 2012, Forum Alumni MJC dibentuk untuk menjaga jejaring dan komunikasi antarlulusan.
*Mengawal Keselamatan dan Kebebasan*
Di luar ruang kelas, AJI Banda Aceh terlibat dalam pembentukan Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) Aceh. Organisasi ini juga menyuarakan dukungan ketika terjadi kekerasan atau kriminalisasi terhadap wartawan.
Kolaborasi dilakukan bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil, seperti KontraS Aceh, LBH Banda Aceh, dan MaTA, dalam isu hak asasi manusia serta kebebasan berekspresi. Kegiatan yang dilakukan beragam, mulai dari diskusi publik, pernyataan sikap, hingga kampanye kreatif di ruang terbuka.
Dalam dua dekade terakhir, lanskap media di Aceh berubah cepat. Media bertambah, arus informasi mengalir melalui berbagai platform digital. Di saat yang sama, tantangan baru muncul, termasuk penyebaran hoaks dan tekanan terhadap independensi redaksi.
Sejak berdiri pada 1999, AJI Banda Aceh tetap menjadi bagian dari dinamika tersebut. Organisasi ini terus menjalankan fungsi advokasi, pendidikan, dan solidaritas profesi di tengah perubahan zaman. Di Banda Aceh, kiprah itu masih berlangsung hingga hari ini.